-->

Header Menu

TPN Ganjar-Mahfud pertanyakan keputusan KPU, perlu pembahasan wakil presiden



Kuasa Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD Todung Mulya Lubis mempertanyakan konsistensi Komisi Utama Pemilihan Umum (KPU) terkait debat capres-cawapres jelang Pilpres 2024. Menurut Todung, KPU sebaiknya mengikuti langkah yang diambil. aturan yang ditetapkan Yakni, ada lima debat yang terdiri dari tiga debat capres dan dua debat cawapres. 

Pernyataan Ketua KPU hasyim asy'ari yang menyatakan debat akan dilakukan dengan pemaparan capres dan cawapres sebanyak lima kali, menurut saya, bukan hanya penyimpangan dari aturan. , tapi juga menghilangkan kesempatan masyarakat untuk memberikan pendapat secara komprehensif tentang kualitas calon wakil presiden,” kata Todung.


Todung menegaskan, masyarakat harus mengetahui kualitas dan komitmen calon wakil presiden. “Jadi, debat antar calon wakil presiden itu perlu dan wajib,”; dia menambahkan. Pada dasarnya, lanjut Todung, UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tidak menjelaskan perbedaan debat capres dan cawapres. Aturannya hanya menyebutkan pembahasan dilakukan sebanyak lima kali. 


Namun pemisahan debat capres dan cawapres tercermin pada pasal 277 UU Pemilu. “Penjelasan pasal 277 UU Pemilu menegaskan bahwa debat terdiri atas tiga debat capres dan dua debat cawapres,”; jelas Todung. Meski capres dan cawapres ibarat satu kesatuan, lanjut Todung, masyarakat tetap berhak mengetahui kualitas dan komitmen masing-masing, termasuk capres. Sebab, Wakil Presiden nantinya akan mengambil alih dan berperan sebagai pemimpin ketika terjadi situasi dimana Presiden tidak mampu menjalankan tugasnya.

“Di sini wakil presiden bukan sekedar ban serep. Wapres adalah pemimpinnya,” ujarnya. Todung sangat menyayangkan tindakan KPU yang meniadakan debat cawapres asli tanpa kehadiran calon presiden. Ia berharap perdebatan kembali dalam bentuk yang sesuai dengan undang-undang pemilu.

“Baik KPU maupun Ketua KPU tidak berwenang mengubah apa yang tertulis dalam undang-undang pemilu. KPU hanya pelaksana undang-undang, bukan lembaga yang bisa mengubah undang-undang,” ujarnya.

KPU memutuskan debat calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2024 tidak dilakukan secara terpisah. Artinya semua pasangan hadir dalam waktu yang bersamaan. "Pada dasarnya, dalam rapat KPU dengan pasangan calon dalam lima kali debat, semua pasangan calon - pasangan hadir,” kata Ketua KPU hasyim asy'ari di kantor KPU, Kamis (30 November), di Jakarta.

Meski demikian, Hasyim menyebut sebaran lima kesempatan debat tersebut masih proporsional. Tiga debat mempunyai porsi calon presiden lebih besar, sedangkan dua debat lainnya mempunyai calon wakil presiden. 

“Dalam debat capres, waktu bicara capres lebih besar. Saat ada debat capres, proporsi cawapres juga lebih besar,” ujarnya. hasyim asy'ari menjelaskan ketentuan ini dimaksudkan agar pemilih dapat melihat sejauh mana kerja sama masing-masing calon presiden dan wakil presiden. danquot; Hingga masyarakat semakin percaya dengan kerja sama tim (kerja sama) antara presiden dan wakil presiden saat tampil dalam debat, danquot; kata Hasyim.

0 Response to "TPN Ganjar-Mahfud pertanyakan keputusan KPU, perlu pembahasan wakil presiden"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel