Masalah pendaftaran pemilih dan kecurangan membayangi pemilu di luar negeri.

Penyelenggaraan pemilu parlemen di luar negeri masih banyak permasalahannya. Selain permasalahan kejelasan daftar pemilih dan TPS, kemungkinan terjadinya kecurangan masih terus menghantui pemilu di luar negeri saat ini. Di Kuala Lumpur, Malaysia, terdeteksi adanya masalah pada Daftar Pemilih Luar Negeri (TPSLN) pada Minggu (11/02/2024) ini. Titi Anggraini, salah satu pemantau pemilu Migrant Care, mengatakan masih banyak warga negara Indonesia (WNI) Malaysia yang belum mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai pemilih tetap atau tidak. Selain itu, mereka juga belum mengetahui cara mengecek apakah dirinya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Asing (DPTLN). Kami sempat membantu mengecek dan ternyata masih ada yang belum terdaftar di DPT, kata Titi Anggraini. yang juga pendiri Persatuan Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Sejak 10 Februari, Migrant Care mengirimkan tim pemantau pemilu ke luar negeri dan ke daerah perbatasan. Wilayah yang dipantau sebagian besar merupakan wilayah dengan DPTLN pekerja migran terbesar yaitu Hongkong, Taiwan, Kuala Lumpur, Tawau, Singapura, Batam dan Nunukan. Titi mengungkapkan, karena banyak WNI, termasuk pekerja migran, yang tidak tergabung dalam DPTLN, maka jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN) diperkirakan juga tinggi. Dibandingkan pemilu sebelumnya, Titi memperkirakan jumlah pemilih DPKLN bisa mencapai 80 persen dari seluruh pemilih. Kondisi ini dikhawatirkan akan menjadi masalah karena pemungutan suara hanya diperbolehkan satu jam sebelum pemungutan suara ditutup jika beralih ke DPKLN. Karena pemilih kategori paspor atau DPK banyak, dikhawatirkan antreannya panjang. Kalau tidak dikelola dengan baik, kami khawatir akan terjadi kerusuhan, ujarnya saat dihubungi, Sabtu malam ( 2 Oktober 2024). Permasalahan lainnya adalah sebagian besar pemilih tidak mengetahui di mana harus memilih. Direktur Peduli Buruh Migran Wahyu Susilo mengatakan, pihaknya tidak mendapat informasi apapun mengenai lokasi TPSLN saat berdiskusi dengan beberapa buruh migran di Kuala Lumpur. Mungkin berdasarkan pemilu (tahun) sebelumnya, katanya, Apakah suara kita masih di sekolah Indonesia di Kuala Lumpur? Apakah kita tetap memilih di KBRI? Atau, Apakah kita memilih di Wisma Duta? Sebenarnya tahun ini semuanya dipusatkan di World Trade Center di Kuala Lumpur, kata Wahyu. Pada pemilu 2024, pemungutan suara langsung TPSLN akan dilakukan di World Trade Center (WTC) Kuala Lumpur. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) menyiapkan 223 TPS untuk melayani 223.000 pemilih di TPS tersebut. Banyaknya pemilih yang masih belum tahu harus memilih di mana, kata Wahyu, menunjukkan bahwa informasi mengenai pemilu Kuala Lumpur di Indonesia masih sangat terbatas. Pekerja migran juga masih banyak yang belum mengetahui cara mengecek apakah namanya terdaftar di DPTLN. Makanya relawan pemantau kita cukup banyak. Dan hari ini dan kemarin juga ada tahap pemungutan suara melalui KSK (Tempat Pemungutan Suara Telepon Seluler) ).Setelah voting selesai, sobat mengecek penghitungan suara hingga Februari hingga tanggal 15. (Sementara) Kita akan ke Hong Kong dan Taiwan untuk observasi di sana, kata Wahyu. Keterbatasan pengetahuan tentang manajemen migrasi juga patut diperhatikan. Sebelumnya kami bertemu di ruang makan dan ternyata mereka sudah dua kali berada di sini. dua tahun. tahun, masih terdaftar di daerah asalnya, namun kemudian tidak ada DPT di luar negeri. Situasi ini bisa menimbulkan kebingungan, tambah Titi. Mereka yang tergabung dalam DPT dalam negeri menurut ketentuan hukum, namun nyatanya sudah dua tahun tinggal di Kuala Lumpur. “Posisinya sebenarnya adalah pemilih asing. Hal-hal seperti itu pasti mampu menimbulkan kebingungan pada D-Day baik bagi pemilih maupun pejabat,” ujarnya. Pengetahuan teknis tentang proses pemungutan suara, tata cara dan mekanisme pemilu pejabat. di bumi harus dijaga dengan baik dan terjamin bahwa mereka mengetahuinya dengan baik. Jadi nanti dengan kata lain tidak ada kericuhan atau kesimpangsiuran soal teknis. Dan standar kerja (juga) bisa sama antar pejabat, kata Titi. Titi juga menekankan tingginya potensi kecurangan dalam pemungutan suara melalui pos. Pengiriman dengan cara pos ini kurang aman. Surat suara dikirimkan dengan cara yang sama seperti melalui pos, sehingga tidak ada cara untuk memastikan apakah surat suara itu langsung atas nama pemilih atau tidak. Maka bisa disalahgunakan. Saat ini banyak surat suara di Kuala Lumpur yang diklaim telah diberi label oleh orang tak dikenal, KPU dan Bawaslu telah mengirimkan tim untuk menyelidiki kejadian tersebut. Penyelenggaraan pemilu parlemen di luar negeri masih banyak permasalahannya. Selain permasalahan kejelasan daftar pemilih dan TPS, kemungkinan terjadinya kecurangan masih terus menghantui pemilu di luar negeri saat ini.

Share this post